Pelaporan RUPS 2026: Apa yang Wajib Dilaporkan oleh Perusahaan?

Kata Pengantar

Setiap tahun, Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dihadapkan pada satu agenda tata kelola yang tidak bisa ditawar: penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Forum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban tertinggi direksi kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan selama satu tahun buku.

Memasuki tahun 2026, kewajiban ini menjadi semakin penting untuk dipahami secara menyeluruh. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum, memperbarui ketentuan mengenai laporan tahunan perusahaan sehingga hasil persetujuan RUPS kini tidak cukup hanya disimpan sebagai dokumen internal, tetapi juga wajib disampaikan secara resmi melalui sistem administrasi badan hukum. Artikel ini disusun untuk membantu pelaku usaha, direksi, komisaris, dan sekretaris perusahaan memahami apa saja yang wajib dilaporkan terkait RUPS pada tahun 2026, berikut dasar hukum dan implikasinya.

Dasar Hukum

Kewajiban pelaporan RUPS dan laporan tahunan perusahaan bersumber dari beberapa peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
4. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
5. Peraturan OJK terkait penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka

Definisi

RUPS adalah forum yang menjadi bagian dari organ Perseroan Terbatas dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

RUPS dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis perusahaan, seperti pengesahan laporan tahunan, penggunaan laba bersih, pengangkatan atau pemberhentian Direksi dan Komisaris, serta keputusan lain yang menjadi kewenangan pemegang saham.

Apa saja yang wajib dibahas dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan?

Sesuai UUPT dan praktik tata kelola yang berlaku, laporan tahunan yang dibawa ke RUPS umumnya memuat:

1. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku, laporan laba rugi, dan penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Laporan mengenai kegiatan usaha perseroan selama satu tahun buku.
3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (jika ada).
4. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha.
5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris.
6. Nama anggota direksi dan dewan komisaris.
7. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi serta gaji atau honorarium anggota dewan komisaris (untuk perseroan tertentu).

Tahapan pelaporan setelah RUPS berlangsung

Perubahan penting yang berlaku sejak akhir 2025 dan berdampak langsung pada tahun pelaporan 2026 adalah sebagai berikut:

• Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, setelah ditelaah dewan komisaris, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
• Persetujuan RUPS atas laporan tahunan tersebut wajib dituangkan dalam akta notaris, bukan sekadar risalah rapat internal.
• Direksi, melalui notaris, wajib menyampaikan hasil persetujuan tersebut kepada Menteri melalui SABH dalam jangka waktu tertentu setelah akta dibuat.
• Kegagalan memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif, termasuk pemblokiran akses layanan SABH yang dapat mengganggu kegiatan korporasi seperti perubahan data perusahaan atau pengurusan legalitas lainnya.

Batas waktu yang perlu diperhatikan

Karena tenggat penyampaian SPT Tahunan Badan biasanya jatuh pada akhir April, banyak perusahaan menjadwalkan RUPS Tahunan pada periode Mei hingga akhir Juni agar seluruh tahapan, mulai dari penyelenggaraan rapat, pembuatan akta notaris, hingga pelaporan ke SABH, dapat diselesaikan sebelum batas waktu enam bulan sejak tutup tahun buku terlampaui.

Kesimpulan

Pelaporan RUPS pada tahun 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya laporan tahunan lebih banyak berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban internal direksi kepada pemegang saham, kini negara turut mengawasi proses tersebut melalui kewajiban pengaktaan notaris dan pelaporan ke SABH. Perusahaan wajib memastikan bahwa laporan keuangan, laporan kegiatan usaha, laporan pengawasan komisaris, hingga persetujuan RUPS disusun dan dilaporkan tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif yang dapat menghambat operasional dan legalitas perusahaan.

Penutup

Kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan RUPS bukan hanya soal memenuhi ketentuan formal, tetapi juga cerminan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan transparan. Mengingat perubahan regulasi yang cukup signifikan pada akhir 2025, perusahaan disarankan untuk segera melakukan peninjauan internal terhadap kesiapan dokumen, jadwal RUPS, dan proses pelaporan ke SABH. 

Pastikan RUPS perusahaan Anda tidak hanya terlaksana, tetapi juga terdokumentasi dan ditindaklanjuti dengan tepat. Konsultasikan kebutuhan administrasi RUPS perusahaan Anda bersama Open Space Legal Partners.

Anda bisa menghubungi konsultan kami di nomor berikut: (0811143859)